AtensiRakyat.com : Nias Barat – Pemerintah Kabupaten Nias Barat menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari, 7–13 September 2026, setelah banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan Sungai Lahomi serta Sungai Moroo melanda sejumlah wilayah.
Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Nias Barat, banjir berdampak pada 13 desa/lokasi di empat kecamatan, yakni Lahomi, Sirombu, Mandrehe Barat, dan Mandrehe. Sedikitnya 595 Kepala Keluarga (KK) tercatat terdampak.
Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga mengakibatkan kerusakan rumah, jalan dan jembatan, kematian ternak, serta kerusakan perabot rumah tangga, barang elektronik, dan barang dagangan.
Hingga Senin (7/9/2026), tercatat sementara 36 rumah mengalami kerusakan. Jumlah dan tingkat kerusakan masih diverifikasi tim di lapangan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Penetapan status tanggap darurat diputuskan melalui rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersama Forkopimda, perangkat daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Batalyon, camat, serta pihak terkait lainnya.
Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, mengatakan, status tanggap darurat diperlukan agar koordinasi dan pengerahan sumber daya pemerintah dapat dilakukan lebih cepat untuk melindungi masyarakat.
“Penetapan tanggap darurat selama tujuh hari ini bukan berarti keadaan akan berlangsung selama tujuh hari. Kita berharap hujan segera berhenti dan kondisi cepat kembali normal. Namun, pemerintah harus siap apabila hujan berlanjut dan banjir kembali meningkat,” ujar Eliyunus.
Menurutnya, status tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan cuaca, kondisi banjir, kebutuhan masyarakat, serta hasil kaji cepat BPBD.
Bantuan Pangan Segera Disalurkan
Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemkab Nias Barat menyiapkan bantuan pangan bagi warga terdampak.
Berdasarkan daftar sementara yang masih diverifikasi, bantuan direncanakan diberikan kepada sekitar 592 KK, masing-masing berupa 5 kilogram beras, satu dus mi instan, dan satu papan telur.
Distribusi melibatkan BPBD, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setelah data penerima diverifikasi.
“Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Penyalurannya harus cepat, tertib dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak menerima tetapi terlewatkan,” tegas Eliyunus.
Masyarakat terdampak yang belum masuk dalam daftar diminta melapor melalui pemerintah desa dan kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi BPBD.
Pengungsian dan Dapur Umum Disiagakan
Pemkab Nias Barat juga menyiagakan lokasi pengungsian apabila debit air kembali meningkat. BPBD bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, dan desa diminta memastikan kesiapan air bersih, MCK, dapur umum, pelayanan kesehatan, penerangan, logistik, serta kebutuhan dasar lainnya.
TNI dan Polri turut disiagakan untuk mendukung pemantauan, evakuasi, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, dan distribusi bantuan.
Sementara Kejaksaan Negeri Gunungsitoli memberikan pendampingan sesuai kewenangannya agar penggunaan anggaran, pengadaan dalam kondisi darurat, dan pertanggungjawaban bantuan tetap tertib serta akuntabel.
Jalan dan Sungai Mulai Didata
Selain penanganan warga, Pemkab Nias Barat mulai melakukan pendataan kerusakan infrastruktur.
Pada ruas jalan kabupaten, Jalan Gatot Subroto dilaporkan mengalami kerusakan sementara sepanjang sekitar 408 meter.
Kerusakan juga terjadi pada jalan provinsi, yakni ruas Mandrehe–Sirombu sekitar 3,4 kilometer dan Siwalawa II–Sirombu sekitar 4,6 kilometer dalam kondisi rusak berat.
Pemkab Nias Barat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah daerah juga meminta dukungan teknis untuk memeriksa kondisi Sungai Lahomi dan Sungai Moroo, terutama titik luapan, sedimentasi, penyempitan alur, serta gerusan tebing yang diduga ikut memicu banjir.
“Setelah masyarakat aman, kita harus memikirkan bagaimana kejadian seperti ini tidak terus berulang. Sungai, jalan, jembatan, dan rumah masyarakat yang terdampak harus ditangani secara bertahap melalui kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan,” kata Eliyunus.
BPBD Jadi Pusat Satu Data
Selama masa tanggap darurat, BPBD Kabupaten Nias Barat menjadi pusat koordinasi dan pengendalian satu data bencana.
Camat, pemerintah desa, serta perangkat daerah diminta terus memperbarui data warga terdampak, rumah rusak, kelompok rentan, kerusakan infrastruktur, ternak, usaha masyarakat, hingga kebutuhan penanganan.
Eliyunus menegaskan seluruh unsur pemerintah harus bekerja dengan prinsip satu komando dan satu data.
“Dalam keadaan darurat kita harus bergerak cepat, tetapi cepat harus tetap tepat, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Pemkab Nias Barat mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar sungai dan wilayah rawan banjir, untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan susulan serta mengikuti informasi resmi pemerintah. (Sit4)
