Oleh : Ingatan Sihura
AtensiRakyat.com : Gunungsitoli – Pada Rabu, 5 Maret 2025, banjir deras melanda Desa Tuwuna, hingga menyebabkan pilar tengah Jembatan Noyo roboh dan sebagian besar struktur jembatan hanyut terbawa arus. Dampaknya langsung terasa: akses vital penghubung Kabupaten Nias Barat dengan wilayah lain di Kepulauan Nias terputus total. Dalam hitungan jam, distribusi bahan pokok, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas warga dari lebih dari 90 Desa terganggu parah. Warga terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil berbiaya Rp 20.000 per orang dan Rp 50.000 per motor, atau menempuh jalur alternatif yang sangat jauh hingga menambah perjalanan berjam-jam lamanya.
Kondisi ini membebani warga pada saat krisis. Tarif perahu ditentukan bebas oleh penyedia jasa tanpa regulasi, subsidi, atau perlindungan bagi warga miskin. Distribusi kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan BBM tersendat, sementara pelayanan kesehatan dan pendidikan ikut terganggu karena tenaga medis, guru, siswa, dan pasien kesulitan melintas. Solusi yang muncul justru didorong oleh inisiatif warga sendiri, sementara Pemerintah Daerah seolah diam dan membiarkan masyarakat menanggung beban infrastruktur yang gagal.
Respons pemerintah datang melalui pengumuman pembangunan ulang jembatan dengan nama baru, Jembatan Idano Noyo, menggunakan desain abutment tanpa pilar tengah, dengan panjang 95 meter dan lebar 6 meter. Proyek ini bernilai sekitar Rp 46,7 miliar dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2025. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan paket pembangunan infrastruktur yang lebih luas dengan anggaran sekitar Rp 390 miliar untuk wilayah Kepulauan Nias. Di atas kertas, langkah ini tampak menunjukkan keseriusan pemerintah merespons krisis, tetapi persoalannya tetap sama: pembangunan ulang membutuhkan waktu lama, sementara warga harus bertahan dalam kondisi sulit selama berbulan-bulan tanpa adanya jembatan darurat yang layak, subsidi transportasi, atau regulasi tarif penyeberangan. Ketergantungan pada perahu warga tetap berlangsung tanpa perlindungan bagi kelompok rentan.
Kejadian ini menunjukkan adanya celah kebijakan dan kelalaian fungsi publik. Pertama, tidak adanya rencana kontinjensi yang baik membuat infrastruktur vital langsung lumpuh tanpa alternatif ketika bencana terjadi. Tidak tersedia jembatan darurat, dermaga penyeberangan resmi, maupun jalur alternatif yang memadai. Kedua, beban biaya mobilitas dipindahkan secara tidak adil kepada warga, padahal akses terhadap kebutuhan dasar seharusnya dijamin pemerintah. Ketiga, solusi yang tersedia bergantung pada swadaya dan solidaritas warga, yang justru menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya menjamin akses publik yang aman, adil, dan terjangkau. Keempat, janji pembangunan tanpa solusi transisi hanya memperpanjang penderitaan. Membangun jembatan baru memang penting, tetapi penundaan akses adalah bentuk penundaan keadilan.
Sejumlah langkah mendesak perlu diambil agar warga tidak terus menjadi korban dari kegagalan sistem. Pemerintah harus segera membangun jembatan darurat atau dermaga penyeberangan resmi agar mobilitas warga aman dan terjangkau selama jembatan permanen dibangun. Subsidi dan regulasi tarif penyeberangan perlu diberlakukan untuk mencegah beban tidak proporsional pada warga miskin. Transparansi anggaran dan proses pembangunan harus dijalankan agar publik mengetahui kejelasan penggunaan dana dan target waktu. Selain itu, perlu ada rencana mitigasi bencana serta evaluasi berkala terhadap infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang. Bantuan sosial, akses kesehatan, pendidikan, dan kompensasi bagi warga terdampak juga harus menjadi perhatian.
Peristiwa ambruknya Jembatan Noyo bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi bukti rapuhnya jaminan hak dasar warga atas mobilitas, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak. Pemerintah tidak dapat menunggu selesainya pembangunan ulang tanpa memastikan keamanan dan keadilan akses bagi warga sekarang juga. Masyarakat Nias Barat tidak seharusnya menanggung biaya akses yang menjadi hak mereka. Jika solidaritas warga menjadi satu-satunya penopang kehidupan, itu bukan keberhasilan komunitas, tetapi kegagalan negara. Waktu untuk bertindak bukan akhir 2025 ketika jembatan selesai, tetapi sekarang menghadirkan akses yang adil, aman, dan manusiawi bagi seluruh warga.
