AtensiRakayat.com : Tapteng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di Tapteng
Dukungan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, pada Kamis (10/9/2026), dalam rangka meninjau langsung perkembangan percepatan pemulihan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tito menegaskan, apabila pembahasan Ranperda tidak mendapatkan persetujuan DPRD, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan melalui kebijakan dan surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh persoalan politik maupun administratif.
“Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” kata Tito.
Menurutnya, kondisi Tapanuli Tengah membutuhkan penanganan khusus karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah pusat akibat dampak bencana yang sangat parah.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat tetapi yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Tito juga menyoroti kondisi bencana yang masih terjadi. Bahkan, setelah rangkaian bencana sebelumnya, sejumlah wilayah Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” katanya.
Tito juga meminta seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah tidak terjebak dalam perdebatan politik maupun persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat penanganan masyarakat terdampak.
Menurutnya, dalam kondisi bencana, keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Karena situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan,” ungkap Tito.
Dia mengingatkan agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Tito meminta eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah bersatu untuk mempercepat proses pemulihan.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” jelasnya.
Mendagri menerangkan bahwa penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pemerintahan, regulasi atau kepentingan politik, tetapi menyangkut persoalan kemanusiaan.
Dirinya bahkan mengingatkan seluruh pihak bahwa membiarkan masyarakat menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu merupakan persoalan serius.
“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong, sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi dorongan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah agar tidak memperlambat kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. (Rizki)
